Wanita Tangguh Jepang, Sanae Takaichi, Berpotensi Mengubah Arah Kebijakan Kripto

Sanae Takaichi, Perdana Menteri Wanita Pertama Jepang, Bisa Pengaruhi Kebijakan Kripto

Pada 4 Oktober 2025, Sanae Takaichi resmi terpilih sebagai pemimpin baru Partai Demokrat Liberal Jepang dan dijadwalkan akan menjadi perdana menteri wanita pertama Jepang pada sesi Diet luar biasa tanggal 15 Oktober.

Dikenal sebagai sosok berhaluan pro-pertumbuhan dan mendukung kebijakan fiskal ekspansif, Takaichi berfokus pada pengakhiran deflasi dan percepatan ekonomi. Meski belum secara langsung menyampaikan pandangan tentang aset kripto, pendekatan ekonominya serta kemungkinan kerja sama lintas partai membuka peluang bagi reformasi pajak kripto—isu penting yang telah lama dinantikan oleh pelaku industri aset digital di Jepang.

Sanae Takaichi: “Iron Lady” Jepang yang Berpotensi Mengubah Arah Kebijakan Kripto

Pada 4 Oktober 2025, Sanae Takaichi terpilih sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal Jepang (LDP) dan dijadwalkan menjadi perdana menteri wanita pertama Jepang pada 15 Oktober mendatang. Dikenal sebagai “Wanita Besi” karena kekagumannya pada Margaret Thatcher, Takaichi membawa pendekatan ekonomi yang pro-pertumbuhan, fiskal ekspansif, dan kemungkinan besar akan mendorong reformasi pajak, termasuk di sektor kripto.

Profil Singkat Sanae Takaichi

Lahir tahun 1961, Takaichi berpengalaman luas di pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Urusan Dalam Negeri dan Komunikasi hingga Menteri Keamanan Ekonomi. Ia juga dikenal karena perannya yang kuat di bawah pemerintahan Shinzo Abe.

Usai terpilih, ia menegaskan komitmennya dengan pernyataan tegas:

“Saya akan membuat semua orang bekerja seperti kuda penarik. Saya akan meninggalkan konsep keseimbangan kerja-hidup.”

Pandangan Takaichi soal Kripto: Masih Tersirat, Tapi Potensial

Meski belum menyampaikan pandangan langsung mengenai aset kripto atau Web3, pendekatan fiskal agresif Takaichi dan kemungkinan reformasi pajak membuat pelaku industri melihat peluang baru. Hal ini kontras dengan mantan PM Ishiba, yang meskipun mendukung teknologi Web3, dianggap terlalu hati-hati dalam isu perpajakan kripto.

Peluang Reformasi Pajak Kripto di Bawah Takaichi

Takaichi menunjukkan sinyal positif untuk bekerja sama dengan partai oposisi, seperti Partai Inovasi Jepang dan Partai Demokrat untuk Rakyat, yang selama ini konsisten mendorong reformasi perpajakan kripto.

FSA Jepang pada Agustus 2025 secara resmi meminta evaluasi perpajakan kripto untuk tahun fiskal 2026.
Proposal mencakup:
- Pajak terpisah atas keuntungan kripto sekitar 20% (selaras dengan saham)
- Carryforward kerugian selama tiga tahun

Dokumen resmi pemerintah, Desain Besar Kapitalisme Baru 2025 Revisi, juga mencantumkan kemungkinan perpajakan terpisah.

Jika Takaichi memperkuat koalisi lintas partai dan mengutamakan pemotongan pajak, maka reformasi perpajakan kripto sangat mungkin dibahas dalam sesi Diet reguler tahun 2026.

Kunjungan Trump dan Dampaknya terhadap Kebijakan Kripto

Akhir Oktober ini, Takaichi akan bertemu Presiden AS Donald Trump, yang telah menyatakan dukungan kuat untuk industri kripto dan ingin menjadikan AS pusat kripto global.
Koordinasi antara dua pemimpin pro-pertumbuhan ini bisa membuka peluang kerja sama di sektor aset digital — namun nilai konservatif Takaichi bisa membatasi sejauh mana Jepang akan mengikuti jejak AS.

Catatan Penting: Masih Ada Ketidakpastian

Meskipun ada optimisme, sejumlah tantangan tetap membayangi:

Fokus utama Takaichi bisa tetap pada industri tradisional dan keamanan nasional, bukan Web3.
Penunjukan Menteri Keuangan dan Menteri Digital akan sangat menentukan arah kebijakan kripto.
Pengeluaran fiskal yang agresif bisa memicu inflasi dan mendorong pengetatan moneter — kondisi yang kurang ideal bagi aset berisiko seperti kripto.
Takaichi mungkin memperketat pengawasan terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Kesimpulan

Kepemimpinan Sanae Takaichi membuka peluang baru namun juga ketidakpastian bagi industri kripto Jepang.
Jika ia menggandeng oposisi untuk mendorong reformasi pajak dan menanggapi dorongan dari regulator serta pelaku industri, maka Jepang bisa memasuki fase baru dalam regulasi aset digital. Namun, banyak bergantung pada penunjukan kabinet, arah kebijakan fiskal, dan hasil dari pertemuan puncak dengan Trump pada akhir Oktober.