Ripple Dibahas di Parlemen Inggris, Apakah XRP Bisa Berkontribusi pada Keuangan Nasional?

Laporan terbaru menyebutkan bahwa Parlemen Inggris sedang membahas Ripple dan XRP sebagai potensi infrastruktur nasional. Namun, klaim tentang “pengakuan resmi” terhadap XRP dinilai berlebihan.

Meskipun Ripple memang telah memberikan bukti dan berpartisipasi dalam diskusi kebijakan aset kripto di Inggris, keterlibatan ini lebih merupakan bagian dari proses regulasi standar, bukan dukungan formal. Agar XRP diakui sebagai infrastruktur nasional, keputusan resmi dari pemerintah Inggris atau Bank of England masih diperlukan, dan itu masih jauh dari kenyataan.

Ripple aktif dalam dialog regulasi Inggris dengan memberikan bukti kepada komite Treasury dan DCMS serta terdaftar di Financial Conduct Authority (FCA) untuk layanan uang. Mereka mempromosikan XRP Ledger sebagai jaringan penyelesaian pembayaran lintas batas yang cepat dan efisien, namun peran ini lebih sebagai kontributor kebijakan, bukan calon infrastruktur keuangan nasional.

Untuk mendapatkan status infrastruktur nasional, XRP harus memenuhi standar ketat yang mencakup pengawasan regulasi dan evaluasi risiko sistemik yang sejalan dengan prioritas Bank of England. Sistem pembayaran utama Inggris seperti CHAPS dan RTGS dikelola secara terpusat, sementara sifat terdesentralisasi dan volatilitas XRP tidak cocok dengan model tersebut.

Kebijakan Inggris saat ini mendukung netralitas teknologi dengan fokus pada pengawasan stablecoin dan pembayaran token, bukan aset individual seperti XRP. Bank of England dan FCA sedang merancang regulasi untuk stablecoin yang didukung fiat, bukan token spekulatif, sehingga kemungkinan XRP mendapatkan status khusus sangat kecil.

Ripple kemungkinan akan terus berperan lewat kemitraan dan kolaborasi dalam infrastruktur pembayaran lintas batas yang diawasi FCA, mendukung efisiensi berbasis blockchain tanpa XRP diakui sebagai infrastruktur kritis.

Pengakuan resmi terhadap XRP sulit terjadi karena Inggris menekankan stabilitas regulasi dan kendali berdaulat atas sistem pembayaran. Volatilitas XRP, tata kelola terdesentralisasi, dan tantangan hukum membuatnya berisiko. Selain itu, fokus Bank of England pada proyek pound digital dan sistem RTGS yang diperbarui membuat ruang adopsi token eksternal makin terbatas.

Jika pun suatu saat XRP diakui sebagai infrastruktur keuangan Inggris, hal itu akan membawa perubahan besar seperti kejelasan regulasi dan legitimasi pasar, tapi juga akan memaksa perubahan tata kelola XRP agar bisa diaudit dan terkontrol.

Secara realistis, Ripple akan tetap menjadi mitra swasta yang berkontribusi pada kebijakan dan pengembangan koridor pembayaran yang sesuai aturan, tanpa XRP menjadi alat pembayaran resmi pemerintah. Dukungan resmi dari Parlemen Inggris untuk XRP sangat tidak mungkin, namun keterlibatan Ripple tetap penting dalam membentuk regulasi keuangan digital.