Legislator AS Desak Tindakan Hukum terhadap Platform Frontend DeFi

Proposal DeFi dari Senat Demokrat AS Picu Ketegangan Politik dan Reaksi Industri

Sebuah proposal baru yang diajukan oleh fraksi Demokrat di Senat Amerika Serikat memicu perdebatan panas seputar regulasi kripto di Washington. Usulan ini bertujuan memperketat pengawasan terhadap antarmuka pengguna (frontend) dalam sistem decentralized finance (DeFi), serta memberikan kewenangan lebih besar kepada Departemen Keuangan untuk memblokir platform yang dianggap berisiko.

Langkah tersebut langsung mendapat tentangan dari para pelaku industri kripto, yang menilai kebijakan ini bisa menggagalkan upaya bipartisan yang telah dibangun selama berbulan-bulan. Para analis pun menilai bahwa proposal ini mencerminkan perpecahan yang kian dalam antara keamanan nasional dan semangat inovasi teknologi.

Sorotan terhadap Keamanan Nasional dan KYC

Proposal yang dikirim oleh para anggota Demokrat dari Komite Perbankan Senat kepada rekan-rekan Partai Republik ini menargetkan ekspansi aturan Know Your Customer (KYC) terhadap berbagai layanan frontend DeFi—termasuk dompet non-kustodian. Selain itu, proposal ini juga mengusulkan pencabutan perlindungan hukum bagi para pengembang DeFi.

Usulan ini muncul menyusul momentum yang dibangun sejak Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Digital Asset Market Clarity Act pada Juli dengan dukungan bipartisan (294–134). Beberapa senator pendukung proposal baru ini di antaranya adalah Ruben Gallego, Andy Kim, Raphael Warnock, Angela Alsobrooks, Lisa Blunt Rochester, dan Mark Warner.

Namun, reaksi dari industri kripto sangat keras. Jake Chervinsky, Chief Legal Officer di Variant, menyatakan bahwa tujuan dari proposal ini bukan untuk menciptakan aturan yang jelas, melainkan “melarang seluruh industri.”

“Ini bukan regulasi—ini pelarangan. Ini adalah bentuk intervensi pemerintah yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan inkonstitusional,” tegas Chervinsky.

Potensi Dampak pada DeFi dan Ekosistem Pengembang

Mantan komisaris CFTC, Summer Mersinger—kini di Blockchain Association—menyebut proposal tersebut bisa "secara efektif menghentikan operasional DeFi di AS." Ia menambahkan bahwa kebijakan seperti ini berisiko membuat pengembang yang patuh meninggalkan pasar Amerika demi ekosistem yang lebih ramah di luar negeri.

Pelaku industri juga menyampaikan kekhawatiran bahwa redaksi proposal ini terlalu luas. Siapa pun yang “merancang, mengelola, atau mendapatkan keuntungan” dari frontend DeFi dapat dianggap sebagai subjek regulasi, yang menjadikan kepatuhan menjadi sangat sulit—bahkan tidak realistis.

Proposal ini diajukan di tengah suasana politik yang tegang, dengan tenggat waktu pendanaan pemerintah dan negosiasi fiskal yang semakin dekat. Banyak yang khawatir bahwa konflik politik ini bisa menunda proses legislasi kripto hingga pertengahan 2026.

Dampak Pasar dan Arah Legislasi

Analis pasar menilai perdebatan ini menunjukkan perbedaan pendekatan yang tajam antara dua lembaga legislatif utama AS. Sementara DPR mendorong pertumbuhan industri lewat kejelasan regulasi, Senat Demokrat justru menekankan penegakan hukum sebagai prioritas.

Zunera Mazhar, Wakil Presiden di Digital Chamber, menyebut proposal ini “berlebihan, tidak efektif, dan kontraproduktif terhadap iklim inovasi.”

“Kebijakan yang baik tidak menghukum desentralisasi. Sebaliknya, ia harus melindungi konsumen, mendorong inovasi, dan melawan aktivitas ilegal di tempat yang tepat,” ujarnya.

Pasar merespons negatif terhadap ketidakpastian ini. Data dari CoinGecko menunjukkan bahwa kapitalisasi pasar sektor DeFi anjlok 3,4% menjadi US$164,1 miliar.

Di antara aset DeFi teratas, Hyperliquid (HYPE) turun paling tajam, jatuh 5,5% menjadi US$44, diikuti oleh Astar (ASTR) yang turun 10% ke level US$1,7.

"Para analis mengingatkan bahwa kebuntuan regulasi yang terus berlangsung dapat mendorong aliran likuiditas dan aktivitas pengembangan ke Eropa, yang telah memiliki kerangka aturan MiCA sebagai dasar pengawasan aset digital. Sementara itu, ambisi industri kripto di Washington masih terombang-ambing di antara tuntutan kontrol, kepatuhan, dan dorongan untuk berinovasi."