Mahkamah Agung Brasil Vonis Jair Bolsonaro Bersalah dalam Kasus Upaya Kudeta.

Jair Bolsonaro, mantan Presiden Brasil, dinyatakan bersalah atas persekongkolan kudeta dan beberapa tuduhan serius lainnya oleh Mahkamah Agung Brasil.

Vonis ini mengakibatkan hukuman penjara lebih dari 27 tahun, menandai titik penting dalam sejarah politik negara tersebut.

Bolsonaro, yang menjabat sebagai Presiden Brasil dari 2019 hingga 2022, berada di pusat kontroversi besar setelah kalah tipis dalam pemilu 2022. Setelah hasil pemilu, ia dituduh merencanakan kudeta untuk mempertahankan kekuasaan secara tidak sah, bersama dengan beberapa pelanggaran lainnya seperti menjadi bagian dari organisasi kriminal, melakukan kekerasan terhadap lembaga negara, merusak properti publik, dan berupaya menggulingkan hukum dengan kekerasan. Mahkamah Agung Brasil akhirnya memutuskan bahwa bukti yang diajukan jaksa agung sudah cukup untuk menyatakan Bolsonaro bersalah atas seluruh tuduhan tersebut.

Cármen Lúcia, Hakim Mahkamah Agung Federal Brasil, menyatakan, “Saya menemukan bahwa Jaksa Agung telah membuktikan bahwa Jair Messias Bolsonaro melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya sebagai pemimpin organisasi kriminal.” Vonis ini menegaskan hukuman penjara selama 27 tahun dan tiga bulan bagi mantan presiden tersebut.

Dari sisi kebijakan, Bolsonaro dikenal sebagai sekutu dekat mantan Presiden AS Donald Trump dan selama masa jabatannya mendukung sejumlah regulasi pro-kripto, meskipun bidang ini tidak pernah menjadi fokus utama pemerintahannya. Ia pernah mendorong beberapa undang-undang yang dianggap ramah terhadap aset digital, namun secara keseluruhan, pengaruhnya terhadap ekosistem kripto global terbilang terbatas. Sejak lengser, minat dan keterlibatannya dalam ranah kripto juga sangat minim.

Meski demikian, putusan bersalah terhadap Bolsonaro dapat memiliki dampak yang lebih luas dalam politik Amerika Selatan. Misalnya, Javier Milei, Presiden Argentina dan juga sekutu Trump yang dikenal sebagai pendukung vokal kripto, kini menghadapi berbagai tantangan hukum dan tekanan politik. Kemenangan hukum melawan Bolsonaro bisa membuka jalan bagi lawan politik Milei untuk semakin menguatkan posisinya, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi lanskap regulasi kripto di kawasan tersebut.

Di sisi lain, Brasil sebagai negara tetap menunjukkan perkembangan positif dalam hal regulasi dan adopsi kripto. Pemerintahan pengganti Bolsonaro secara aktif mempromosikan kebijakan ramah kripto, termasuk langkah bersejarah seperti persetujuan ETF XRP pertama di dunia yang beroperasi di Brasil. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pergeseran politik besar-besaran terjadi, pasar kripto di Brasil tetap memiliki fondasi kuat dan peluang pertumbuhan yang positif.

Bagi para investor dan pelaku pasar kripto, putusan bersalah ini mungkin menimbulkan beberapa ketidakpastian jangka pendek, namun secara fundamental, perkembangan ini dipandang tidak akan menghambat kemajuan teknologi blockchain dan adopsi aset digital di Brasil. Justru, stabilitas politik dan keberlanjutan kebijakan yang pro-inovasi akan menjadi kunci utama untuk mendorong pasar kripto lebih jauh ke depan.