Otoritas Jepang Umumkan Dua Inisiatif Baru untuk Inovasi dan Pengawasan Kripto

Jepang Luncurkan Dua Langkah Strategis untuk Dorong Inovasi Blockchain dan Perkuat Pengawasan Kripto

Badan Layanan Keuangan Jepang (Financial Services Agency / FSA) mengumumkan dua inisiatif penting pada 7 November 2025, menandai langkah signifikan negara tersebut dalam memajukan sektor aset digital sekaligus meningkatkan perlindungan investor. Langkah-langkah ini mencakup uji coba stablecoin bersama bank-bank besar Jepang serta pengawasan lebih ketat terhadap layanan pinjaman kripto dan penawaran awal exchange (IEO).

1. Uji Coba Stablecoin Bersama Bank-Bank Terbesar Jepang

FSA memperkenalkan Payment Innovation Project (PIP) sebagai bagian dari FinTech Experimental Hub, yang bertujuan menguji penerbitan stablecoin di lingkungan yang diatur. Proyek ini menggabungkan beberapa lembaga keuangan terkemuka Jepang, termasuk Mizuho Bank, Mitsubishi UFJ Bank, Mitsubishi Corporation, Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, dan perusahaan teknologi finansial Progmat.

Menurut FSA, eksperimen ini akan memeriksa apakah bank-bank besar dapat secara legal dan efisien menerbitkan instrumen pembayaran elektronik berbasis blockchain, sekaligus memastikan prosedur kepatuhan, kesiapan operasional, dan kesesuaian regulasi terpenuhi.

“Mempertimbangkan kemajuan domestik dan internasional dalam menjelajahi sistem pembayaran canggih menggunakan teknologi blockchain, FSA meluncurkan Payment Innovation Project sebagai sub-inisiatif dalam FinTech Proof-of-Concept Hub, yang khusus menangani sektor pembayaran,” tulis FSA.

Hasil dari uji coba ini nantinya akan dipublikasikan di situs resmi FSA, termasuk temuan terkait kepatuhan, respons pengawasan, dan isu praktis dalam interpretasi hukum yang mungkin muncul ketika layanan stablecoin diberikan kepada masyarakat umum.

Inisiatif ini juga mengikuti peluncuran stablecoin yen-regulasi pertama Jepang oleh JPYC Inc. pada 27 Oktober 2025, yang beroperasi di bawah Undang-Undang Layanan Pembayaran, menandai langkah konkret Jepang untuk menjembatani inovasi blockchain dengan kepatuhan regulasi.

2. Pengawasan Lebih Ketat untuk Peminjaman Kripto dan IEO

Selain mendorong inovasi, FSA juga menekankan pentingnya perlindungan investor dan penutupan celah regulasi. Layanan pinjaman kripto yang sebelumnya relatif longgar kini akan dimasukkan ke dalam cakupan Undang-Undang Instrumen Keuangan dan Bursa. Operator layanan ini diwajibkan untuk membangun kerangka manajemen risiko, menjamin keamanan penyimpanan aset, dan memberikan transparansi risiko kepada pelanggan.

Langkah ini terutama menargetkan produk kripto yang menawarkan pengembalian tinggi—misalnya sekitar 10% per tahun—dengan periode penguncian panjang, di mana pengguna menanggung risiko kredit dan fluktuasi harga tanpa perlindungan seperti pemisahan aset atau penyimpanan dingin. Sementara itu, transaksi institusional tetap dikecualikan dari pengawasan tambahan ini.

FSA juga mempertimbangkan pengenalan batas investasi untuk penawaran awal exchange (IEO). Tujuannya adalah mencegah penggalangan dana berlebihan oleh penerbit IEO yang belum menjalani audit keuangan, sehingga mengurangi potensi risiko bagi investor ritel.

Strategi Jepang: Inovasi Terukur dan Perlindungan Investor

Dua pengumuman pada 7 November 2025 ini menunjukkan strategi Jepang yang seimbang dalam sektor aset digital. Di satu sisi, negara ini mendorong inovasi teknologi melalui stablecoin dan eksperimen blockchain. Di sisi lain, FSA menegaskan pentingnya pengawasan dan manajemen risiko, khususnya untuk produk yang menimbulkan risiko tinggi bagi investor.

Dengan kombinasi ini, Jepang menegaskan posisinya sebagai salah satu negara terdepan dalam mengintegrasikan regulasi ketat dengan inovasi fintech, serta memberikan contoh bagaimana aset digital bisa diadopsi secara aman dalam kerangka hukum yang jelas.

Para pakar melihat langkah ini sebagai upaya strategis untuk membangun ekosistem kripto yang berkelanjutan, di mana inovasi tidak bertentangan dengan perlindungan investor dan stabilitas pasar. Dengan langkah-langkah ini, Jepang berharap bisa menjadi model bagi negara lain dalam menghadapi tantangan regulasi aset digital global.