Apakah Pemerintah AS Membobol Wallet Kripto untuk Mengamankan Cadangan Bitcoin?

Pemerintah AS Diduga Meretas Wallet Kripto untuk Kumpulkan Cadangan Bitcoin

Data on-chain terbaru mengungkap bahwa pemerintah Amerika Serikat mungkin telah membobol wallet kripto dalam proses penyitaan Bitcoin senilai US$14 miliar. Meskipun penyitaan ini dikaitkan dengan dakwaan terhadap pelaku kejahatan besar, faktanya, aset digital tersebut telah tidak aktif selama lima tahun—menciptakan celah dalam narasi resmi yang disampaikan oleh Departemen Keuangan AS.

Misteri Penyitaan Bitcoin dan Dugaan Peretasan

Kasus ini menyita perhatian komunitas kripto setelah para peneliti, termasuk analis on-chain terkenal ZachXBT, menemukan kejanggalan pada alamat wallet yang disebut-sebut terkait jaringan kriminal asal Kamboja. Meskipun jaringan tersebut terlibat dalam operasi penipuan, mereka juga mengelola bisnis sah seperti penambangan Bitcoin—yang dilaporkan diretas pada 2020.

Selama bertahun-tahun, wallet terkait tidak menunjukkan aktivitas. Namun, para analis menduga wallet tersebut menyimpan private key yang lemah atau telah diekspos, memungkinkan pihak ketiga—termasuk pemerintah AS—untuk mengambil alih akses.

ZachXBT menyebut bahwa ada kemungkinan besar penyitaan ini tidak berasal dari penindakan terhadap jaringan kriminal tersebut, melainkan hasil dari perebutan wallet yang sebelumnya telah diretas oleh aktor lain.

Strategi Baru: Kumpulkan Bitcoin Lewat Peretasan?

Jika benar, maka ini bisa menandai perubahan besar dalam pendekatan AS terhadap aset digital. Biasanya, Bitcoin yang disita dikembalikan kepada korban jika ada, atau dilelang secara publik. Namun dalam kasus ini, jika dana diambil dari aktor jahat yang didakwa, pemerintah bisa saja mempertahankannya sebagai bagian dari cadangan nasional.

Beberapa analis berspekulasi bahwa pemerintah AS mungkin tengah membentuk Strategic Bitcoin Reserve — langkah yang lebih murah dibanding membeli BTC di pasar terbuka. Peretasan wallet milik kriminal bisa menjadi jalur alternatif, meskipun secara etika dan hukum masih sangat dipertanyakan.

Apakah Ini Permulaan Era Baru Penyitaan Digital oleh Negara?

Selama ini, penyitaan kripto oleh otoritas AS dilakukan dengan prosedur hukum dan transparansi tinggi. Namun jika negara mulai menggunakan metode peretasan aktif terhadap wallet yang dianggap ilegal, hal ini bisa menciptakan preseden baru dalam pengelolaan aset digital oleh negara.

Beberapa pengamat juga mengaitkan perubahan pendekatan ini dengan tekanan politik, terutama di bawah pemerintahan Trump yang mungkin ingin mengubah arah kebijakan kripto menjadi lebih agresif dan strategis.