Thailand dan Vietnam Terus Dorong Regulasi Pro-Kripto, Lantas Apa Langkah Indonesia?

Thailand dan Vietnam Percepat Regulasi Kripto, Indonesia Harus Siap Hadapi Persaingan

Dua negara Asia Tenggara, Thailand dan Vietnam, membuat langkah signifikan dengan mengadopsi regulasi yang ramah terhadap aset kripto. Thailand, yang dikenal sebagai Negeri Gajah Putih, memutuskan untuk memberikan keringanan pajak penghasilan pribadi sebesar 15% kepada pengguna bursa kripto lokal. Di sisi lain, Vietnam melangkah lebih jauh dengan mengklasifikasikan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya sebagai aset digital resmi.

Kebijakan ini tak hanya mencerminkan kemajuan dalam adopsi teknologi, tetapi juga memperkuat persaingan regional antarnegara untuk menjadi pusat industri kripto di Asia.

Indonesia Masih di Posisi Unggul, Tapi Persaingan Semakin Ketat

Laporan Global Crypto Adoption Index 2024 dari Chainalysis menempatkan Indonesia di peringkat ketiga dunia dalam hal adopsi kripto, unggul dari Vietnam (peringkat 5) dan Thailand (peringkat 16). Namun, posisi ini bisa terancam. Pasalnya, Vietnam baru saja mengesahkan Undang-Undang tentang Industri Teknologi Digital pada 14 Juni lalu—sebuah kebijakan yang mengatur kripto secara jelas sebagai aset digital dan menyediakan kerangka adopsi jangka panjang.

Sementara itu, Indonesia sudah mengambil langkah awal dengan alih kewenangan pengaturan kripto dari Bappebti ke OJK, menandakan pergeseran sudut pandang dari kripto sebagai komoditas menjadi aset keuangan digital. Meski begitu, dibutuhkan strategi lebih matang agar Indonesia tidak tertinggal dalam kompetisi regional.

Kolaborasi Jadi Kunci: Pemerintah, Industri, dan Masyarakat

CEO Tokocrypto, Calvin Kizana, menilai bahwa perkembangan pesat di negara tetangga seharusnya menjadi alarm sekaligus pemacu semangat bagi Indonesia. Ia menekankan pentingnya sinergi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat dalam memperkuat ekosistem kripto nasional.

Langkah Thailand yang memberikan insentif pajak bisa menjadi contoh dalam merancang kebijakan fiskal di Indonesia. Begitu pula dengan Vietnam yang membangun kerangka regulasi menyeluruh—strategi ini bisa menjadi inspirasi dalam menciptakan perlindungan hukum bagi investor dan inovator di sektor ini.

“Dengan regulasi yang progresif, kolaborasi lintas sektor, dan komitmen bersama, Indonesia tak hanya bisa mempertahankan posisinya—tapi juga menjadi pemimpin kripto di Asia Tenggara,” tegas Calvin.

Ia juga menambahkan bahwa transformasi digital Indonesia tak boleh kehilangan momentum. Adopsi blockchain harus dijalankan bersama oleh semua elemen bangsa, karena blockchain adalah masa depan.